Jakarta – Komite Olimpiade Internasional (IOC) secara resmi menghentikan seluruh bentuk dialog dengan Komite Olimpiade Nasional (KOI/NOC Indonesia) mengenai rencana tuan rumah Olimpiade dan ajang olahraga internasional lainnya. Keputusan tegas ini diambil menyusul pembatalan visa kontingen senam Israel yang seharusnya berkompetisi di Kejuaraan Dunia Senam Artistik ke-53 di Jakarta pada 19-25 Oktober 2025.
IOC menyatakan keprihatinan mendalam terhadap tindakan Indonesia yang menghalangi atlet Israel bertanding. Dalam pernyataan resmi setelah rapat pada Oktober, IOC menegaskan pembatasan akses bagi atlet, boikot, dan pembatalan kompetisi akibat ketegangan politik merampas hak atlet untuk berkompetisi secara damai. Pernyataan tersebut dirilis pada Kamis, 23 Oktober 2025.
Komite Eksekutif IOC menekankan posisi prinsipnya bahwa seluruh atlet, tim, dan ofisial olahraga yang memenuhi syarat harus dapat mengikuti kompetisi internasional tanpa diskriminasi dari negara tuan rumah. Prinsip tersebut, sejalan dengan Piagam Olimpiade, menjunjung tinggi asas non-diskriminasi, otonomi, dan netralitas politik Gerakan Olimpiade.
Selain menghentikan pembicaraan dengan Indonesia, IOC juga merekomendasikan kepada seluruh federasi olahraga internasional agar tidak menggelar kejuaraan atau pertemuan di Indonesia. Syarat pencabutan rekomendasi ini adalah pemerintah Indonesia harus memberikan jaminan tertulis bahwa semua peserta diizinkan masuk tanpa memandang kewarganegaraan. IOC juga meminta federasi olahraga internasional mencantumkan jaminan akses bagi semua atlet dalam perjanjian penyelenggaraan turnamen kualifikasi Olimpiade, serta memanggil KOI dan Federasi Senam Internasional (FIG) ke markas IOC di Lausanne, Swiss, untuk membahas pembatalan visa atlet Israel itu.
Menanggapi keputusan IOC, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki alasan dan dasar yang kuat dalam membatalkan visa kontingen senam Israel. Erick menyebut, langkah tersebut diambil demi menghormati keamanan dan ketertiban umum sebagai bagian dari upaya melaksanakan ketertiban dunia.
“Langkah (pembatalan visa) ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini juga berdasarkan UUD 1945 yang menghormati keamanan dan ketertiban umum dan juga kewajiban pemerintah Negara Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia,” kata Erick di Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025.
Erick Thohir memahami konsekuensi dari keputusan tersebut, di mana selama Indonesia tidak dapat menerima kehadiran Israel, IOC tidak akan menjadikan Indonesia tuan rumah kejuaraan dunia, ajang Olimpiade, Youth Olympic Games, dan kegiatan lain di bawah payung Olimpiade.
Meski demikian, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta pemerintah Indonesia tetap berkomitmen mempersiapkan cetak biru pembangunan olahraga nasional. Ini termasuk penguatan 17 cabang olahraga unggulan dan pembangunan pusat latihan tim nasional. Pemerintah juga akan berperan aktif dalam berbagai ajang olahraga internasional, mulai tingkat Asia Tenggara, Asia, hingga dunia, agar olahraga Indonesia menjadi duta dan cermin kedigdayaan bangsa.
