JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, mengkritik keras laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode Maret 2026 yang dirilis Kementerian Keuangan. Ia menilai pemerintah terlalu optimistis dalam menyajikan data, sehingga mengabaikan keretakan fundamental ekonomi yang sebenarnya sedang terjadi.
Harris menyebut pemerintah seolah hanya mempercantik tampilan luar bangunan, namun mengabaikan kondisi fondasi yang mulai keropos akibat beban utang berbunga tinggi.
“Saya mengapresiasi kinerja Kemenkeu. Namun, dokumen ini terlalu bersemangat menjual optimisme hingga abai menunjukkan retakan-retakan fundamental yang justru semakin menganga,” ujar Harris dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (6/5/2026).
Sorotan utama Harris tertuju pada klaim penerimaan negara yang tumbuh 20,7 persen menjadi Rp574,9 triliun. Menurutnya, angka tersebut bukanlah pertumbuhan struktural yang sehat, melainkan didorong oleh faktor musiman Idul Fitri melalui pembayaran THR ASN, TNI/Polri, dan pensiunan.
“Ini hanya ‘doping’ sementara yang akan hilang begitu Ramadan berakhir,” tegas Ketua Kelompok Fraksi PDI Perjuangan di Komisi XI ini.
Selain itu, Harris menyoroti praktik penundaan restitusi pajak yang digunakan untuk mendongkrak penerimaan negara di atas kertas. Meski setuju pengawasan restitusi diperlukan untuk mencegah kebocoran, ia menilai menahan hak wajib pajak sebagai cara yang tidak sehat.
Ia juga menyoroti paradoks belanja ekspansif pemerintah di tengah melonjaknya defisit APBN hingga 140,5 persen pada Maret 2026. Menurut Harris, pertumbuhan ekonomi kuartal I yang mencapai 5,6 persen ditopang oleh utang baru, bukan dari pendapatan asli yang kuat.
Risiko fiskal dinilai semakin nyata dengan kenaikan imbal hasil (*yield*) Surat Berharga Negara (SBN). Hal ini menunjukkan investor menuntut harga yang lebih mahal untuk meminjamkan utang, yang pada akhirnya akan membengkak beban bunga negara.
Kondisi tersebut, kata Harris, berdampak langsung pada pelemahan nilai tukar Rupiah. Ia menyebut kombinasi utang mahal, pelemahan mata uang, dan tekanan subsidi energi akibat konflik geopolitik telah memukul ekonomi rakyat kecil dari dua arah: kenaikan harga barang dan keterbatasan ruang fiskal pemerintah.
Harris mendesak Kemenkeu untuk lebih transparan dalam komunikasi fiskal. Ia meminta pemerintah berhenti hanya memoles angka di laporan utama sementara menyembunyikan risiko utang jatuh tempo di belakang.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa APBN 2026 berjalan secara ekspansif dengan pertumbuhan pendapatan negara sebesar 10 persen hingga Maret. Data Kemenkeu menunjukkan realisasi pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun dengan belanja negara sebesar Rp815 triliun, sehingga mencatatkan defisit sebesar Rp240,1 triliun.
