Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyoroti tingginya kekurangan perumahan atau backlog, salah satunya di Jawa Tengah. Berbicara di Taman Makam Bung Hatta, Jakarta Selatan, Ahad (24/8/2025), Maruarar menegaskan bahwa solusi untuk kondisi tersebut adalah menghadirkan rumah bersubsidi serta memberikan insentif yang meringankan beban keuangan masyarakat.
Menurut data pemerintah setempat, angka backlog perumahan di Jawa Tengah mencapai 1,3 juta unit. Maruarar menilai penyebabnya adalah harga rumah yang relatif tinggi, tidak sebanding dengan daya beli masyarakat. “Saya percaya pada rumah subsidi solusinya,” kata pria yang akrab disapa Ara itu.
Ara menjelaskan, skema subsidi untuk sektor perumahan dapat menjangkau banyak lokasi. Untuk wilayah perkotaan, pemerintah bisa mengakalinya dengan bangunan hunian berbentuk rumah susun. Sementara di pedesaan, yang masih banyak lahan, sistem rumah tapak bisa diterapkan. “Di kota tidak mungkin rumah tapak, pasti mahal,” ucap Ara.
Politikus Partai Gerindra ini menyatakan bahwa subsidi perumahan sangat penting untuk meringankan beban masyarakat menengah ke bawah agar dapat memperoleh hunian layak. Tanpa subsidi, masyarakat akan kesulitan membeli rumah, sehingga menyebabkan backlog terus terjadi.
Ara juga membeberkan solusi lain berupa pemberian insentif dan bantuan pendanaan. Beberapa di antaranya sudah berjalan, seperti penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Karena kalau tidak dapat subsidi, pasti berat,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Boedyo Dharmawan mengemukakan tantangan besar di wilayahnya dalam penyediaan rumah. “Berdasarkan data, Provinsi Jawa Tengah mencatat backlog perumahan sebesar 1.332.968 unit,” ungkap Boedyo dalam sambutannya di acara Soloraya Property Awards, Hotel Alana, Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (20/8/2025).
Backlog perumahan didefinisikan sebagai kesenjangan antara jumlah rumah yang tersedia dengan jumlah rumah yang dibutuhkan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Boedyo merinci, data tersebut terbagi atas backlog kelayakan sebanyak 1.122.968 unit untuk rumah tidak layak huni, dan backlog kepemilikan sebanyak 210 ribu unit.
Boedyo menekankan bahwa kendala-kendala ini memerlukan perhatian dan inovasi dari seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan. Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan Soloraya Property Awards sebagai motivasi untuk memenuhi kebutuhan dasar perumahan bangsa.
