Yogyakarta – Aksi massa yang diorganisir oleh Aliansi Jogja Memanggil berujung ricuh di Markas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) pada Jumat malam, 29 Agustus 2025. Demonstran dilaporkan membakar setidaknya dua kendaraan operasional Polda DIY dan merusak sejumlah fasilitas setelah situasi memanas sekitar pukul 18.00 WIB.
Meskipun awalnya berjalan damai, ketegangan mulai muncul menjelang malam. Massa tiba-tiba mendorong sejumlah kendaraan yang terparkir di halaman Polda, lalu merusak dan membakarnya. Selain kendaraan, pos jaga Polda DIY juga turut dihancurkan oleh para demonstran.
Situasi semakin tegang saat aparat kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Meskipun sebagian massa berhamburan, mereka menolak untuk mundur, bahkan beberapa demonstran dilaporkan terkapar lemas akibat gas air mata.
Aksi pembakaran berlanjut dengan menyasar *water barrier* di sepanjang depan Polda DIY, disertai seruan agar awak media tidak merekam kejadian tersebut. Gelombang massa yang lebih besar juga memblokade jalan ring-road utara di depan Pakuwon Mall, menyebabkan akses dari sisi utara yang menghadap Polda DIY ditutup.
Karyawan pertokoan di seberang markas Polda DIY bahkan diminta untuk meninggalkan lokasi. Hingga pukul 19.00 WIB, pengepungan terhadap Polda DIY masih berlanjut, diwarnai suara beberapa letusan.
Sebelum kericuhan pecah, juru bicara Aliansi Jogja Memanggil, Bung Koes, menjelaskan bahwa aksi ini membawa delapan tuntutan yang akan disuarakan di Markas Polda DIY. Tuntutan ini mencakup berbagai isu penting yang menjadi perhatian massa.
Tuntutan utama Aliansi Jogja Memanggil meliputi desakan untuk mengusut tuntas represifitas polisi dan menjatuhkan hukuman mati bagi penabrak Affan Kurniawan (korban Kanjuruhan), serta pelaku pembunuhan Afif Maulana dan Gama, dan tindakan brutalitas lainnya. Mereka juga menuntut reformasi total di institusi Kepolisian RI dan pencopotan Kapolri Listyo Sigit karena dianggap membiarkan impunitas Polri.
Di sektor ekonomi, massa menuntut penerapan pajak progresif bagi orang kaya dan pencabutan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai mencekik rakyat. Selain itu, mereka mendesak penghentian program MBG dan pemotongan anggaran pertahanan dan keamanan, dengan alokasi dana dikembalikan untuk pendidikan dan kesehatan.
Tuntutan politik mencakup penghentian dan pembatalan semua kebijakan yang mengarah pada absolutisme struktur pemerintah dan militerisasi ruang sipil. Aliansi ini juga menyerukan agar Prabowo Gibran beserta seluruh Kabinet Merah Putih dan DPR diseret dan diturunkan dari jabatannya.
Poin lain yang disuarakan adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan pemiskinan seluruh koruptor beserta keluarganya. Terakhir, mereka menuntut pembebasan “kawan-kawan” yang ditangkap dalam aksi di Jakarta, mengklaim bahwa mereka adalah pejuang demokrasi dan HAM yang tidak bersalah.
