Jakarta – Gelombang demonstrasi besar melanda Indonesia selama dua hari berturut-turut, pada Kamis (28/8/2025) dan Jumat (29/8/2025). Aksi protes yang meluas di sejumlah kota ini dipicu oleh tewasnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, setelah ditabrak dan dilindas mobil taktis Brimob. Peristiwa tragis ini memicu kemarahan publik yang mendalam, dan sejumlah media asing menyoroti unjuk rasa tersebut sebagai akumulasi kekecewaan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di dalam negeri.
Bentrokan dengan aparat kepolisian mewarnai aksi massa di berbagai wilayah. Di Makassar, situasi memanas hingga kantor DPRD setempat terbakar, menewaskan tiga orang yang terjebak di dalamnya. Petugas menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan, sementara massa membalas dengan melempari batu dan kembang api.
Kematian Affan Kurniawan menjadi simbol pemicu kemarahan yang lebih luas. Pemakamannya dihadiri ribuan pengemudi ojek online dengan atribut hijau, serta beberapa tokoh publik, termasuk Kapolda Metro Jaya dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang turut menyampaikan belasungkawa.
Presiden Prabowo Subianto secara terbuka meminta maaf kepada keluarga korban dan menyatakan kekecewaan mendalam atas tindakan aparat yang dinilai berlebihan. Namun, media asing menilai demonstrasi ini tidak hanya menuntut keadilan bagi Affan, melainkan juga menyuarakan keberatan terhadap kebijakan ekonomi dan politik yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Salah satu sorotan utama adalah tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan untuk anggota DPR, yang hampir sepuluh kali lipat dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta. Kebijakan ini dianggap sebagai bukti nyata jurang kesenjangan antara elite politik dan masyarakat.
Tuntutan lain yang disuarakan demonstran mencakup kenaikan upah, keringanan beban pajak, hingga penanganan inflasi yang semakin menekan kehidupan rakyat. Beberapa media internasional juga mengutip enam tuntutan utama massa, mulai dari penghentian praktik outsourcing, pembentukan satuan tugas penanganan PHK, hingga reformasi pajak tenaga kerja.
Situasi ini menjadi ujian awal yang berat bagi kepemimpinan Presiden Prabowo sejak dilantik Oktober lalu. Demonstrasi berdampak langsung pada pasar keuangan, terlihat dari indeks saham yang anjlok dan nilai tukar rupiah yang melemah signifikan.
Ribuan demonstran tetap bertahan di jalanan, meneriakkan “polisi pembunuh” di depan markas besar kepolisian Jakarta. Organisasi mahasiswa menuntut pencopotan Kapolri, sementara kelompok buruh mengancam akan melanjutkan aksi hingga tuntutan mereka terpenuhi.
Kevin O’Rourke, pimpinan konsultan Reformasi Information Services yang berbasis di Jakarta, menyebut fenomena ini sebagai masalah serius. Ia menilai Presiden Prabowo berada dalam “jalur tabrakan” dengan mahasiswa sekaligus investor, dan cara pemerintah menangani krisis ini akan menentukan arah demokrasi negara.
