Jakarta – Anggaran triliunan rupiah yang digelontorkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk pengadaan kendaraan taktis (rantis) menjadi sorotan tajam setelah insiden tewasnya pengemudi ojek *online* (ojol) dalam demonstrasi pada Kamis malam, 27 Agustus 2025. Tiga organisasi sipil kini menelisik penggunaan uang pajak tersebut.
Indonesia Corruption Watch (ICW), Trend Asia, dan KontraS memimpin penelusuran pembelian kendaraan khusus milik Korps Brigade Mobil (Brimob) tersebut. Mereka ingin mengungkap jumlah uang pajak yang digunakan kepolisian untuk melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil.
Berdasarkan penelusuran ketiga organisasi sipil itu, Polri setidaknya mengeluarkan Rp 1,93 triliun sejak 2020 hingga 2024. Dana tersebut dialokasikan untuk pembelian 98 unit kendaraan taktis dan kendaraan khusus. Harga per unit kendaraan ini bervariasi antara Rp 3 miliar hingga Rp 75 miliar.
Kendaraan taktis adalah kendaraan yang didesain khusus untuk keperluan militer dan kepolisian. Rantis kerap digunakan dalam operasi tempur, pengamanan VIP, serta penanganan konflik berskala besar.
Data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menunjukkan pagu pengadaan rantis dan ran ops Brimob Polda Metro Jaya pada APBN 2024 mencapai Rp 29,23 miliar. Namun, jumlah unit kendaraan yang masuk dalam pengadaan ini tidak tercantum.
Pagu pengadaan pemeliharaan dan perawatan rantis Brimob Polda Metro Jaya pada 2024 senilai Rp 1,08 miliar. Sementara itu, pagu pengadaan rantis penghalau massa untuk Korps Samapta Bhayangkara Badan Pemelihara Keamanan Polri mencapai Rp 199,7 miliar pada 2024. Anggaran pengadaan rantis Polda Metro Jaya untuk tahun anggaran 2025 tidak ditemukan di LPSE.
Anggaran Polri secara keseluruhan juga menarik perhatian publik. Pemerintah menetapkan anggaran Polri sebesar Rp 145,6 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2026. Angka ini naik dari proyeksi tahun ini sebesar Rp 138,5 triliun.
ICW menilai besarnya anggaran Polri tidak mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini tengah dilanda kesulitan. Koalisi organisasi sipil menuntut pemangkasan anggaran kepolisian yang dianggap kerap melucuti hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi.
“Polri wajib berbenah dan melakukan perubahan sistem secara menyeluruh dengan transparan,” demikian tertulis dalam siaran pers ICW, Jumat, 29 Agustus 2025. Mereka juga menegaskan, “Polri wajib bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa saudara Affan Kurniawan.”
