Padang – Kemudahan transaksi digital memang mempermudah masyarakat membelanjakan uang, tetapi di saat yang sama juga membuka sederet risiko baru. Utang konsumtif, judi online, penipuan digital, hingga penyalahgunaan kecerdasan artifisial (AI) disebut menjadi ancaman yang kian dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Peringatan itu mengemuka dalam sesi Interaktif Financial Talks pada acara Financial Healing: Wayang Kuliterasi, Sabtu (3/10). Sejumlah pejabat dan praktisi keuangan menekankan pentingnya masyarakat mengelola penghasilan secara cermat, memahami konsekuensi setiap transaksi, dan tidak mudah tergoda janji keuntungan besar.
Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Antonius Widodo Mulyono menegaskan, penghasilan seharusnya tidak langsung habis untuk belanja. Ia meminta masyarakat membiasakan diri menyisihkan sebagian pendapatan lebih dulu ke tabungan, sebelum dialokasikan untuk kebutuhan lain atau investasi.
“Penghasilan tidak boleh sama dengan semuanya pengeluaran. Jadi, penghasilan itu harus disisihkan juga untuk simpanannya,” ujar Antonius.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat memiliki skala prioritas saat mengeluarkan uang. Menurut dia, kebutuhan sehari-hari harus ditempatkan di depan, sedangkan keinginan yang belum mendesak bisa ditunda.
Dalam pandangannya, kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan semakin penting di tengah budaya konsumsi yang tumbuh lewat media sosial. Dorongan mengikuti tren dan kebiasaan flexing dinilai kerap membuat orang menghabiskan uang untuk hal-hal yang sebenarnya bukan kebutuhan utama.
Antonius menambahkan, kemudahan akses transaksi digital tidak otomatis membuat seseorang lebih cepat sejahtera. Tanpa pengaturan pengeluaran yang disiplin, kemudahan itu justru berisiko mendorong kebiasaan finansial yang keliru.
Dari sisi hukum, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Narendra Jatna mengingatkan bahwa uang selalu berkaitan dengan banyak urusan hukum, mulai dari jual beli, utang piutang, warisan, usaha, hingga kontrak. Karena itu, masyarakat perlu memahami aspek hukum dalam penggunaan uang, termasuk saat bertransaksi secara digital.
Narendra menyebut perubahan bentuk uang dari fisik ke digital, ditambah berkembangnya aset yang bisa dimonetisasi, menuntut masyarakat lebih teliti mencermati ketentuan yang berlaku.
“Sekarang memang nggak lagi sesimpel zaman dulu. Uang itu bentuknya kertas ataupun logam. Bentuknya itu beda-beda. Tentu ketentuan hukumnya beda-beda,” katanya.
Ia juga menyoroti anggapan bahwa kemudahan mendapatkan uang lewat layanan digital selalu sejalan dengan kemudahan mengembalikannya. Menurut dia, risiko justru muncul ketika dana digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau pinjaman yang tidak dikelola dengan baik.
Narendra ikut mengingatkan bahaya judi online yang kerap menawarkan jalan pintas untuk memperoleh uang. Ia menegaskan, pemain perlu sadar bahwa penyelenggara justru memiliki kepentingan untuk meraup keuntungan.
“Jadi makin gampang (iming-imingnya) bukan makin mudah mendapatkannya (kekayaan). Makalah malah makin sulit,” ujarnya.
Ia menekankan, tantangan finansial bukan hanya soal menghasilkan kekayaan, melainkan juga menjaga dan mengelolanya.
“Yang lebih sulit bukan untuk kaya, tapi bagaimana kita bisa mengelola kekayaan itu,” kata Narendra.
Di sisi lain, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria menyoroti risiko penipuan daring yang ikut berkembang mengikuti meluasnya akses internet di Indonesia. Ia mengatakan jaringan telekomunikasi kini telah menjangkau sebagian besar wilayah berpenghuni, sementara penetrasi internet sudah mencapai 81% populasi.
Namun, perluasan akses itu juga membawa tantangan literasi digital yang tak sedikit. Berbagai modus scam melalui pesan, tautan, dan saluran digital lain terus bermunculan, dan AI membuatnya semakin sulit dideteksi.
Teknologi AI, kata Nezar, bisa dipakai untuk meniru suara, membuat video palsu, bahkan menghasilkan bukti transaksi yang tampak meyakinkan.
“Bisa meniru suara kita. Suara ayah kita. Suara adik kita. Dan bisa mengirimkan video,” ujar Nezar.
Karena itu, ia meminta masyarakat lebih kritis terhadap setiap informasi yang masuk lewat perangkat digital. Sumber informasi harus dicek, dan tawaran yang terlalu menggiurkan perlu segera dicurigai.
“Kalau ada informasi yang too good to be true, kita langsung nyalakan alarm. Ini berbahaya,” katanya.
Nezar juga menyebut fenomena synthetic reality atau realitas sintetis, yaitu kondisi ketika konten buatan teknologi makin sulit dibedakan dari kenyataan. Dalam situasi seperti ini, verifikasi menjadi langkah penting sebelum seseorang mengambil keputusan yang berdampak pada keuangan maupun kehidupan pribadi.
Wakil Kepala II Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Tedi Bharata menambahkan, pelaku penipuan biasanya tidak bergerak dengan mengandalkan logika korban, melainkan emosinya. Menurut dia, penipu kerap memancing korban agar tergesa-gesa mengambil keputusan.
Mereka bisa memanfaatkan keinginan seseorang untuk mendapat untung besar dalam waktu singkat. Di sisi lain, penipu juga dapat menebar rasa takut, misalnya dengan ancaman rekening diblokir, atau menimbulkan kepanikan lewat kabar soal anggota keluarga.
“Yang dimainkan oleh penipu itu adalah emosional kita. Bukan logika kita yang dimainkan,” ujarnya.
Karena itu, Tedi meminta masyarakat selalu memeriksa sumber informasi, menilai kewajaran isi pesan, dan berhati-hati terhadap tawaran yang menjanjikan keuntungan tanpa risiko.
“Kalau ada tawaran, pasti gacor. Pasti untung. Tidak bisa rugi. Nah, ini sesuatu yang perlu dipertanyakan,” katanya.
Ia menegaskan, penipuan bisa menyasar siapa saja tanpa memandang latar belakang pendidikan. Sebab, pelaku memanfaatkan respons emosional manusia dalam situasi tertentu. Masyarakat pun diminta memberi jeda untuk memeriksa informasi sebelum mengambil keputusan, terutama jika menyangkut uang, transaksi, atau permintaan segera mengirim dana.
Seluruh isu itu menjadi bahan pembelajaran dalam Financial Healing: Wayang Kuliterasi. Melalui sesi Interaktif Financial Talks, para narasumber mendorong edukasi keuangan dan literasi digital disampaikan dengan pendekatan yang lebih dekat dengan keseharian masyarakat.
Pesan yang disampaikan pun tidak hanya soal mencari penghasilan, tetapi juga cara mengatur pengeluaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, memahami risiko utang, serta menolak tawaran keuntungan yang tidak masuk akal.
Masyarakat juga diminta lebih waspada saat bertransaksi digital dan tidak mudah percaya pada informasi yang diterima, terutama ketika berhadapan dengan AI yang mampu meniru suara maupun video. Di era digital yang serba cepat, kemampuan mengelola uang, membaca risiko, dan memverifikasi informasi dipandang menjadi bagian penting dari literasi keuangan.
