Jakarta, Gonesia.com – Pemerintah memangkas alokasi anggaran operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp 6,86 triliun.
Kebijakan efisiensi ini menyebabkan total pagu anggaran Polri menyusut menjadi Rp 139,18 triliun dari nilai anggaran tahun berjalan.
Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran, Wahyu Hadiningrat, mengungkapkan bahwa pemangkasan tersebut berdampak signifikan terhadap pos belanja barang.
Ia menyebutkan bahwa pengurangan nilai belanja barang mencapai Rp 5,05 triliun dari pagu anggaran tahun ini.
Situasi ini memicu kekhawatiran terkait pemenuhan kebutuhan dasar operasional kepolisian di lapangan.
Kebutuhan krusial yang terancam tidak terpenuhi meliputi bahan bakar minyak, pelumas, biaya listrik gedung, hingga perlengkapan perorangan personel.
“Penurunan belanja barang berdampak langsung pada pendukung operasional kepolisian,” kata Wahyu dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).
Meski menghadapi kendala pendanaan, Polri memutuskan untuk tidak mengajukan usulan tambahan anggaran kepada pemerintah.
Pihaknya memilih melakukan rekayasa fiskal internal guna menutupi defisit operasional tersebut.
Strategi yang diambil adalah menggeser pos anggaran senilai Rp 3,6 triliun dari alokasi belanja modal ke belanja barang.
Langkah ini diambil dengan pertimbangan untuk menjaga stabilitas anggaran negara agar tidak terbebani oleh usulan baru.
Pergeseran dana tersebut diharapkan mampu menutupi kebutuhan vital seperti listrik, bahan bakar, serta kesiapan personel dalam penanggulangan bencana.
“Polri menyampaikan usulan pergeseran anggaran senilai Rp 3,6 triliun dari belanja modal ke belanja barang ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),” ujarnya.
Secara keseluruhan, pemerintah menetapkan anggaran sebesar Rp 184,14 triliun bagi kementerian dan lembaga yang bergerak di sektor keamanan dan hukum untuk tahun depan.
Sekitar 97 persen dari total dana tersebut didominasi oleh tiga lembaga utama, yakni Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung.
Berbeda dengan Polri, Kejaksaan Agung justru mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 21,5 triliun.
Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan pagu indikatif yang ditetapkan pada Juni lalu sebesar Rp 15,49 triliun.
Mahkamah Agung juga mencatatkan kenaikan anggaran dengan total pagu Rp 19,34 triliun untuk tahun 2027.
Pagu tersebut lebih tinggi dari anggaran tahun ini yang berada di angka Rp 16,95 triliun.
Pemerintah melalui Kemenkeu dan Bappenas diketahui telah menyetujui tambahan dana untuk Mahkamah Agung sebesar Rp 2,38 triliun.
Namun, nilai persetujuan tersebut jauh di bawah usulan awal Mahkamah Agung yang mencapai Rp 10,3 triliun.
Sementara itu, lembaga lain seperti KPK, BNN, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial masih menunggu kejelasan terkait usulan tambahan anggaran mereka.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum memberikan restu atas usulan tambahan dana dari empat lembaga tersebut.
Total usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh ketujuh kementerian dan lembaga di bidang hukum ini mencapai Rp 15,54 triliun.
