Jakarta, Gonesia.com – Kementerian Keuangan saat ini tengah mengevaluasi usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dana siap pakai yang diajukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat respons tanggap darurat di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima proposal tersebut dan sedang melakukan pemeriksaan mendalam terkait kelayakan kebutuhan dana yang diminta.
“Sedang kami proses, pengajuannya sudah masuk kemarin saya lihat,” kata Purbaya di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, pada Rabu (2/9).
Pemerintah menegaskan belum menetapkan nominal pasti untuk tambahan anggaran tersebut karena proses verifikasi masih berlangsung di internal kementerian.
Purbaya menambahkan, pemerintah menerapkan mekanisme fleksibel dalam penyaluran dana bencana guna memastikan operasional di lapangan tidak terhambat oleh keterbatasan kas.
“Nominalnya belum ada, tapi kan BNPB punya Rp5 triliun, kalau kurang tambah lagi, tambah lagi. Kalau untuk bencana prosesnya berbeda,” ujarnya.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama BNPB, Irma Dewi Rismawati, menyatakan bahwa usulan tersebut merupakan langkah rutin untuk menutup celah pendanaan penanganan bencana yang bersifat dinamis.
“Usulan tersebut masih diproses di Kementerian Keuangan,” kata Irma lewat pesan singkat WhatsApp pada Senin (1/9).
Ia menjelaskan bahwa lembaganya sengaja tidak mematok anggaran di awal karena skala kebutuhan biaya sangat bergantung pada intensitas bencana di lapangan.
BNPB sejauh ini telah menjalankan berbagai operasi penanggulangan bencana menggunakan dana siap pakai yang bersifat on call.
Salah satu fokus utama saat ini adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan sedikitnya 52 unit helikopter patroli dan water bombing, serta pesawat fixed wing untuk modifikasi cuaca.
Operasi tersebut telah berlangsung intensif sejak Februari 2026 sebagai respons atas meningkatnya titik api di berbagai provinsi.
“Adapun untuk pembayarannya atau kebutuhan anggaran akan dihitung setelah operasi dilaksanakan pada tahun berjalan dan diajukan kepada kemenkeu untuk dibayarkan setelah dilakukan audit oleh BPKP,” ujarnya.
Data BNPB menunjukkan lonjakan kejadian karhutla terjadi di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, hingga Jawa Tengah dalam beberapa pekan terakhir.
Pada periode 30 hingga 31 Agustus 2026, tercatat enam kejadian baru di wilayah Klaten, Samarinda, Kutai Kartanegara, Pinrang, Sidenreng Rappang, dan Halmahera Timur.
Selain karhutla, pemerintah juga menghadapi beban penanganan pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, pada 15 Agustus lalu.
Bencana tersebut menyebabkan 83 orang meninggal dunia, 986 orang luka-luka, dan lebih dari 110.785 penduduk terpaksa mengungsi.
Kondisi diperumit dengan peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Sinabung di Kabupaten Karo yang kembali erupsi pada 31 Agustus 2026.
Kolom abu erupsi teramati mencapai ketinggian 3.500 meter di atas puncak, sehingga status aktivitas gunung tersebut dinaikkan dari Level II Waspada menjadi Level III Siaga.
Seluruh rangkaian bencana hidrometeorologi kering dan aktivitas geologi ini menuntut ketersediaan dana cadangan yang memadai dari pemerintah pusat.
Kemenkeu berkomitmen untuk segera menyelesaikan verifikasi agar dukungan logistik dan operasional bagi masyarakat terdampak tetap berjalan optimal.
