Washington, Gonesia.com – Amerika Serikat resmi meluncurkan kampanye “D-Day ekonomi” yang dirancang untuk mengisolasi Iran sepenuhnya dari ekosistem keuangan global melalui ancaman sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang menjadi perantara bisnis dengan Teheran.
Langkah agresif Washington ini bertujuan memutus jalur kehidupan perdagangan yang selama enam bulan terakhir menjadi penopang utama perekonomian Iran di tengah eskalasi konflik regional.
Kebijakan ini diprediksi akan menciptakan gesekan diplomatik dan ekonomi yang signifikan dengan berbagai mitra dagang utama Teheran yang selama ini memiliki ketergantungan energi atau komoditas.
Cina tercatat sebagai pihak yang paling terdampak mengingat Tiongkok menyerap sekitar 90% dari total ekspor minyak Iran.
Data dari Komisi Peninjauan Ekonomi dan Keamanan AS-Tiongkok menunjukkan volume perdagangan bilateral kedua negara mencapai US$9,96 miliar pada 2025.
Angka tersebut belum mencakup ekspor minyak mentah yang tidak tercatat senilai sekitar US$31,2 miliar.
Minyak asal Iran tersebut sering kali disalurkan melalui kilang independen Tiongkok dengan pelabelan ulang sebagai produk asal Malaysia atau Indonesia untuk menghindari deteksi.
Meskipun Beijing secara terbuka menolak sanksi tersebut, Direktur wilayah Tiongkok di Eurasia Group, Dan Wang, memprediksi akan terjadi pergeseran praktik di lapangan.
Ia menyebutkan bahwa otoritas di Beijing kemungkinan akan memerintahkan bank milik negara untuk meningkatkan kepatuhan guna melindungi akses mereka terhadap dolar.
“Otoritas Tiongkok lebih mementingkan akses dolar dalam pembiayaan serta akses pasar ke AS,” ujarnya.
Selain Cina, Uni Emirat Arab (UEA) kini berada dalam posisi krusial sebagai pusat perdagangan dan perbankan bayangan bagi Teheran.
Data WTO mencatat nilai perdagangan bilateral UEA-Iran mencapai US$28 miliar pada 2024, di mana UEA menjadi sumber impor terbesar bagi Iran.
Ketegangan meningkat pekan lalu setelah UEA menangguhkan transaksi dengan Iran pasca insiden rudal balistik yang menargetkan wilayah dan aset maritim UEA.
Mantan pejabat Departemen Keuangan AS, Matthew Levitt, dalam catatan analisanya menekankan perlunya tekanan lebih lanjut terhadap otoritas Dubai.
“Sebagian besar aktivitas transshipment, penyelundupan, dan shadow banking (perbankan bayangan) Iran terjadi di Dubai. Oleh karena itu, Washington harus berupaya membantu para pemimpin nasional UEA di Abu Dhabi untuk meyakinkan dan membujuk para pemimpin Dubai agar mau bekerja sama,” tulisnya.
Turki juga menghadapi dilema serupa terkait ketergantungan mereka pada pasokan gas alam dari Iran.
Perdagangan bilateral Turki dan Iran tercatat mencapai US$5,7 miliar pada 2024, dengan pangsa Iran mencapai 18,6% dari total impor gas alam Turki.
Irak pun terjebak dalam situasi sulit karena 30% dari total kebutuhan listrik mereka bergantung pada pasokan energi dari Teheran.
Negara tersebut membayar sekitar US$4 miliar hingga US$5 miliar setiap tahun kepada Iran untuk pemenuhan kebutuhan gas pembangkit listrik.
Meski menghadapi tekanan sanksi, kebutuhan dasar akan energi membuat posisi negara-negara tetangga Iran menjadi sangat rentan secara ekonomi.
Pemerintah AS kini tengah memetakan mekanisme penegakan sanksi yang lebih detail guna memastikan tekanan ekonomi ini benar-benar efektif melumpuhkan kemampuan finansial Iran.
