Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak pemerintah memberi perlakuan khusus bagi armada pengangkut pupuk subsidi di wilayah bencana Sumatra, terutama di jalur distribusi yang terganggu akibat rusaknya Jalan Lembah Anai setelah banjir pada November 2025. Menurut dia, kendaraan pembawa pupuk semestinya diperlakukan setara dengan truk tangki BBM agar pasokan untuk petani tidak tersendat di tengah kondisi darurat.
Alex menyampaikan, pembatasan akses di Jalan Lembah Anai telah ikut memengaruhi kelancaran distribusi pupuk subsidi. Ruas itu merupakan jalur utama yang menghubungkan Kota Padang dengan sejumlah kabupaten dan kota di utara Sumatera Barat, sekaligus akses menuju Riau dan Sumatera Utara. Hingga kini, lalu lintas di kawasan tersebut masih dibatasi karena perbaikan jalan belum tuntas.
“Angkutan distribusi pupuk subsidi layak diperlakukan setara dengan truk tangki Pertamina yang membawa BBM saat melintas di jalan raya terdampak bencana, seiring maraknya antrean di SPBU dalam beberapa waktu terakhir,” kata Alex dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (10/5/2026).
Ia menilai pemerintah tak boleh membiarkan hambatan transportasi mengganggu pemenuhan kebutuhan petani. Apalagi, distribusi pupuk subsidi sudah diatur lebih ringkas melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
Dalam aturan itu, alur penyaluran pupuk dipangkas langsung dari gudang Pelaku Usaha Distribusi atau PUD di Lini 2 ke Kios Pupuk Lengkap atau KPL di Lini 4. Alex menyebut skema tersebut seharusnya membuat distribusi lebih cepat, tetapi di lapangan muncul persoalan baru terkait ketersediaan solar subsidi untuk armada pengangkut.
“Secara regulasi, mekanisme pendistribusian pupuk subsidi telah dipangkas. Kini muncul tantangan baru, yakni ketersediaan solar subsidi,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu mengingatkan agar masalah logistik tidak menghambat petani memperoleh pupuk tepat waktu di Lini 4, yang menjadi ujung penyaluran pupuk bersubsidi. Ia menegaskan ketepatan waktu sangat penting karena pemupukan punya fase tertentu sesuai umur tanaman.
“Jangan sampai ini menjadi faktor penghambat petani mendapatkan pupuk secara tepat waktu di Lini 4,” kata Alex.
Menurut dia, keterlambatan pupuk dapat berdampak langsung pada produktivitas lahan dan hasil panen. Karena itu, ketersediaan pupuk subsidi di seluruh Lini 4 harus dijaga setiap memasuki musim tanam.
“Keterlambatan pemupukan akan mempengaruhi hasil panen yang pada akhirnya berdampak pada target swasembada pangan, yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Meski begitu, Alex menyebut pasokan pupuk subsidi nasional secara umum masih aman. Distribusinya telah dibagi berdasarkan wilayah sesuai lokasi pabrik pupuk.
Kendati demikian, ia meminta pemerintah tetap waspada terhadap gangguan rantai pasok bahan baku akibat situasi geopolitik global. Menurut dia, perang berkepanjangan di Timur Tengah dapat memukul sektor produksi pupuk.
“Jika perang di Timur Tengah berkepanjangan, faktor produksi pupuk tentu akan ikut terganggu. Karena itu, langkah antisipasi agar pupuk subsidi tetap tersedia di Lini 4 harus terus diupayakan,” tegasnya.
Untuk 2026, pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari total itu, 9,5 juta ton diperuntukkan bagi sektor pertanian dan sisanya untuk perikanan. Jatah sektor pertanian terdiri atas 4,4 juta ton urea, 4,47 juta ton NPK Phonska, 81 ribu ton NPK Kakao, 558 ribu ton pupuk organik, dan 16,4 ribu ton pupuk ZA.
