"Bila dibandingkan dengan rata-ratanya selama 30 tahun, musim kemarau tahun ini relatif lebih kering. Namun perlu digarisbawahi, maksudnya adalah lebih kering dari rata-rata, bukan musim kemarau terparah sepanjang 30 tahun," ujar Fachri dalam diskusi memperingati Hari Meteorologi Dunia ke-76 Stasiun Klimatologi Jawa Barat "Observing Today, Protecting Tomorrow" di Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Fachri meluruskan informasi di ruang publik belakangan ini yang menyebutkan kemarau 2026 sebagai yang paling ekstrem. Sejumlah pihak menamai dengan sebutan yang terkesan sangat mengerikan Kemarau Godzila atau El-Nino Godzila.
"BMKG tidak menggunakan istilah tersebut dan menilai fenomena yang digambarkan itu tidak sepenuhnya benar, cenderung berlebihan untuk disampaikan kepada publik," ucap dia.
Fachri melanjutkan, jika dibandingkan tahun per tahun, kemarau tahun 1997 dan 2015 masih jauh lebih dahsyat, tetapi kondisi tahun ini diprediksi memang lebih kering dibandingkan tahun 2023.
Terdapat empat episode kekeringan terparah dalam 30 tahun terakhir, yakni tahun 1997-1998, 2015, 2019, dan 2023. Tahun 1997-1998 dikategorikan sebagai tahun kekeringan terparah.
Pada tahun 2015, Deputi Bidang Klimatologi BMKG saat itu, Widodo Sulistyo menyebut tahun 1997 sebagai titik terburuk dalam sejarah modern kekeringan Indonesia. Salah satu dampak kekeringan adalah kebakaran lahan. Menurut Laporan Kementerian Lingkungan (1998), karhutla tahun 1997 menghancurkan sekitar 383.870 hektar. Namun dari data akademisi, Herman Hidayat dalam buku Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi (2008), kebakaran hutan dari 1997-1998 ditaksir menyebabkan kerusakan sekitar 9,7 juta hektar.
Laporan Bank Dunia pada November 1997 menyatakan, keseluruhan kerugian akibat bencana kekeringan ini mencapai sekitar Rp 394 miliar untuk 8 provinsi yang terkena dampak asap kebakaran lahan. Dalam hal kesehatan jangka panjang dan pengaruhnya, kerugian keuangan diperkirakan akan mencapai 3 kali lipat atau Rp 1,3 triliun.
Kekeringan tahun 2015 di Indonesia tergolong parah akibat fenomena El Nino yang berdampak pada 12 provinsi, 77 kabupaten/kota, dan 526 kecamatan. Puncak kekeringan terjadi pada Oktober-November 2015, menyebabkan curah hujan di bawah normal dan kebakaran hutan yang signifikan, khususnya di Sumatera dan Kalimantan.
Laporan pada 22 Oktober 2015 mencatat: Badan mitigasi bencana Indonesia melaporkan bahwa, hingga akhir Agustus, kondisi kekeringan terjadi di 84 provinsi yang berdampak pada sekitar 22 juta orang. Dampak populasi sebanyak 22 juta jiwa dikonfirmasi sebagai data resmi BNPB.
Menurut BNPB, musim kemarau tahun ini mulai dari Juli hingga November 2015 dengan puncak pada Oktober-November 2015. Akibat kemarau yang lebih panjang, berbagai masalah kekeringan pun diprediksi akan lebih meningkat.
Di sejumlah wilayah disebut Sutopo sudah mengalami kekeringan ekstrim di mana 2 bulan tak mengalami hujan. Daerah tersebut berada di wilayah Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB saat itu, Sutopo Purwo.
Kepala BMKG saat itu, Dwikorita Karnawati, menyebut salah satu faktor penyebab kekeringan panjang 2019 adalah lebih dinginnya suhu permukaan laut di wilayah Indonesia terutama bagian selatan. Suhunya lebih rendah 0.5°C atau lebih dari kondisi normal pada periode Juni – November 2019.
Menurut BMKG, musim kemarau tahun 2019 lebih kering dari musim kemarau tahun 2018. Sekitar 46 persen dari 342 Zona Musim di Indonesia mengalami panjang musim kemarau sama hingga lebih panjang 6 dasarian (2 bulan) dari normalnya.
Sebanyak 1.969 desa di 79 kabupaten terdampak, dengan puncak kekeringan terjadi antara Juli hingga Oktober 2019, terutama melanda wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
"Panjang musim kemarau 2019 di Indonesia cenderung lebih panjang dari normalnya," ujarnya.
Dampaknya pada sektor pertanian, sumber daya air, kehutanan dan lingkungan. Kondisi ini diperparah dengan fenomena Anomali Positip Suhu Muka Laut Pasifik Bagian Tengah (El Nino) yang aktif dari September 2018 hingga Juli 2019 di Samudera Pasifik ekuator bagian tengah.
Penegasan resmi tentang kekeringan tahun 2023 datang dari BMKG. Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fachri Rajab, dalam pernyataan pers menyebutkan kondisi kekeringan tahun 2023 tidak lebih parah dibanding periode tahun 1997.
"Kemarau ekstrem seperti yang terjadi pada 1997 dan 2015 masih jauh lebih parah dibandingkan prakiraan tahun ini, meskipun kondisi 2026 diperkirakan lebih kering dibandingkan 2023," ujar Fachri Rajab.
Kekeringan dipicu oleh fenomena El Nino dan berakhirnya La Nina, tergolong ekstrem dengan puncak terjadi pada Juli-Agustus. Sekitar 23.451 hektar sawah terdampak kekeringan dan 6.964 hektar mengalami gagal panen (puso) per Agustus 2023, dengan total 1.185 bencana tercatat (Juli-September), mayoritas terkait kekeringan.
Wilayah terdampak parah meliputi Jawa Barat (Bogor), Jawa Tengah (Blora), Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur (Kupang), dan Jawa Timur (Nganjuk).
