Nabire – Sebanyak 785 personel gabungan TNI-Polri, didukung Satpol PP Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Nabire, disiagakan guna mengamankan rencana aksi massa yang menolak operasional PT Freeport Indonesia pada hari ini, Selasa (7/4/2026).
Samuel D. Tatiratu mengatakan bahwa pihaknya telah menerima surat pemberitahuan aksi demonstrasi dari Front Gerakan Rakyat yang menolak operasional PTFI sekaligus menuntut pengungkapan konflik di Dogiyai.
“Untuk memastikan kesiapan personel, hari ini kita selenggarakan apel untuk melihat kesiapan sarana prasarana dalam menghadapi dinamika penyampaian aspirasi besok,” tutur Samuel di Nabire, Senin, 6 April 2026.
Ia menjelaskan bahwa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) untuk aksi tersebut ditolak karena tidak memenuhi persyaratan formil, serta sikap penyelenggara yang dinilai tidak kooperatif.
Dalam surat pemberitahuan itu, koordinator lapangan menggunakan nama samaran sehingga tidak memiliki penanggung jawab yang jelas, serta tidak mencantumkan jumlah massa yang akan terlibat.
Meski demikian, aparat keamanan gabungan tetap mengambil langkah preventif maksimal dan memastikan pengawalan terhadap penyampaian aspirasi masyarakat tersebut.
Namun, dalam pelaksanaannya, para pemuda dan mahasiswa dilarang melakukan aksi pawai jarak jauh atau long march.
“Bukan kami menolak penyampaian aspirasi masyarakat, tapi aspirasi harus disampaikan di tempat tujuan yang dicantumkan dalam surat mereka yaitu Kantor DPRP Papua Tengah,” ujarnya.
