Jakarta – Pidato Presiden Prabowo yang baru-baru ini disampaikan dinilai sejumlah ekonom belum sepenuhnya menjawab akar persoalan ekonomi yang membelit masyarakat, bahkan berpotensi memicu gelombang demonstrasi. Kritik tajam dilontarkan terhadap narasi yang disebut represif alih-alih menawarkan solusi konkret.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyoroti bahwa pidato tersebut justru melahirkan narasi represif dalam merespons tuntutan publik. Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus pada penyelesaian masalah pajak, efisiensi anggaran, dan pembentukan tim remunerasi pejabat negara dengan tenggat waktu yang jelas.
Bhima juga menilai Presiden Prabowo luput membahas isu ketimpangan serta penindasan di sektor ekonomi digital atau *gig economy*, seperti yang banyak dikeluhkan oleh pengemudi ojek daring.
Kondisi ekonomi Indonesia, menurut Bhima, tidak akan membaik jika pemerintah lambat merespons isu fundamental. Hal ini tercermin dari merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini, diikuti aksi jual bersih investor asing mencapai Rp 1,12 triliun.
Dua faktor utama memengaruhi sentimen negatif pasar, kata Bhima pada Senin, 1 September 2025. Pertama, akumulasi permasalahan pemicu demonstrasi seperti pajak tidak adil, tunjangan DPR, dan efisiensi anggaran pemerintah, tidak mendapatkan jawaban dari Presiden. Eskalasi protes ini menciptakan risiko politik bagi investor.
Kedua, insiden korban jiwa dan represi aparat di berbagai wilayah menandakan kenaikan risiko keamanan bagi investor. Kondisi ini membuat mereka merasa tidak nyaman untuk berinvestasi.
Sementara itu, ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, berpandangan bahwa pidato Prabowo setidaknya menyentuh dua isu, yaitu sikap elite yang nirempati dan represi aparat. Namun, Kepala Negara masih belum menyinggung kesulitan ekonomi riil rakyat, seperti PHK, sulitnya mencari kerja, dan penurunan daya beli, yang menjadi inti pemicu demonstrasi.
Wijayanto menekankan pentingnya komitmen serius untuk memperbaiki kehidupan rakyat melalui program-program ekonomi yang benar-benar relevan dengan kebutuhan mereka. Komitmen tersebut, menurutnya, seharusnya juga disampaikan secara gamblang.
Kendati demikian, Wijayanto melihat soliditas pemerintahan dari kehadiran elite partai saat Prabowo berpidato. Ia memprediksi kondisi ekonomi akan kembali normal setelahnya.
Dalam pidatonya di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025), Presiden Prabowo mengumumkan kesepakatan seluruh partai politik di DPR RI untuk mencabut kebijakan tunjangan anggota DPR serta menetapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Prabowo menambahkan, para ketua umum partai politik telah menyatakan akan mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa penyampaian aspirasi publik dapat dilakukan secara damai. Namun, ia memperingatkan bahwa aksi yang disertai perusakan fasilitas umum dan kegiatan anarkis merupakan pelanggaran hukum berat.
Terkait hal tersebut, Prabowo memerintahkan Kepolisian dan TNI untuk menindak tegas segala bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu atau tempat umum, serta sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku.
