Jakarta, Gonesia.com – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, resmi mewajibkan seluruh operator seluler di Indonesia untuk melindungi sisa kuota internet milik pelanggan melalui penerbitan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026.
Langkah regulasi ini diambil pemerintah sebagai respons atas rendahnya tingkat kepatuhan operator terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang diterbitkan pada akhir Juli 2026 lalu.
Data dari Katadata menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hak konsumen di sektor telekomunikasi belum mencapai target maksimal hingga memasuki akhir Agustus ini.
“Karena itu kami mengeluarkan SE dengan nomor 4 Tahun 2026 isinya kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan pelindungan sisa kuota,” kata Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Sabtu (29/8).
Pemerintah menetapkan empat kewajiban utama yang harus segera dijalankan oleh penyedia layanan internet di seluruh tanah air.
Kewajiban pertama menuntut operator untuk mengakui sisa kuota internet sebagai hak mutlak konsumen yang tidak boleh dihanguskan secara sepihak.
Selanjutnya, operator dilarang keras membebankan biaya tambahan apa pun terkait dengan pengelolaan sisa kuota yang masih dimiliki oleh pelanggan.
Ketentuan ketiga mewajibkan operator memberikan opsi fleksibel bagi pelanggan untuk mengelola sisa data dari periode tagihan sebelumnya.
Opsi tersebut mencakup mekanisme akumulasi atau rollover kuota, pengalihan manfaat, hingga pemberian kompensasi yang setara.
Ia menegaskan bahwa kendali penuh atas pemilihan mekanisme tersebut berada sepenuhnya di tangan pengguna layanan.
“Yang paling penting dari pilihan ini adalah yang memilih adalah pelanggan, jadi bukan operator yang memilihkan untuk pelanggan,” ujarnya.
Dalam aturan baru ini, operator juga dibebani tanggung jawab untuk melakukan edukasi secara masif kepada masyarakat mengenai prosedur rollover yang tersedia.
Transparansi pelaksanaan aturan tersebut akan dipantau secara ketat oleh Kementerian Komunikasi dan Digital melalui mekanisme pelaporan bulanan.
Setiap operator diwajibkan menyetorkan laporan pelaksanaan perlindungan kuota pelanggan paling lambat tanggal 28 September 2026 mendatang.
Kebijakan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin perlindungan hak-hak konsumen di tengah pesatnya ekonomi digital nasional.
Pemerintah berharap regulasi ini dapat menciptakan ekosistem telekomunikasi yang lebih adil bagi jutaan pengguna internet di Indonesia.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait praktik penghangusan kuota yang selama ini merugikan pelanggan.
Hakim Konstitusi Adies Kadir menegaskan bahwa tarif layanan telekomunikasi harus selalu mencerminkan nilai manfaat yang benar-benar diterima oleh masyarakat.
Putusan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa kuota internet yang sudah dibayar oleh pelanggan namun belum terpakai wajib mendapatkan perlindungan hukum.
Mekanisme seperti perpanjangan masa aktif atau pengembalian dana atau refund menjadi opsi yang diakui oleh konstitusi untuk melindungi aset digital konsumen.
Kementerian Komunikasi dan Digital kini bersiap melakukan pengawasan intensif terhadap kepatuhan seluruh operator seluler pasca-terbitnya aturan teknis ini.
