Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, mendesak pemerintah pusat segera mengucurkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk 79 pemerintah daerah yang tengah kekurangan anggaran. Ia menilai langkah itu mendesak agar pembayaran gaji pegawai tidak terlambat dan pelayanan publik tetap berjalan.
Eka, yang akrab disapa Edo, menyebut problem kekurangan anggaran di 79 daerah bukan perkara ringan. Menurut dia, jika tidak segera ditangani, beban paling besar akan dirasakan aparatur pemerintah daerah dan masyarakat yang bergantung pada layanan pemerintah.
“Sebanyak 79 daerah yang mengalami kekurangan anggaran bukan persoalan kecil. Jika tidak segera diselesaikan, yang akan menjadi korban adalah para pegawai pemerintah daerah dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik,” ujar Edo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa 79 pemerintah daerah membutuhkan tambahan DAU dari pusat dengan total mencapai Rp14 triliun. Dari jumlah itu, kebutuhan untuk menutup persoalan pembayaran gaji pegawai saat ini sekitar Rp3,5 triliun. Namun, jika ingin memperkuat kondisi fiskal daerah agar masalah serupa tak berulang, dibutuhkan dukungan hingga Rp14 triliun.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghitung kebutuhan anggaran itu bahkan bisa menembus Rp20 triliun.
Edo menegaskan, kekurangan anggaran di daerah harus dipandang sebagai persoalan serius. Ia mengingatkan, kondisi itu bisa membuat pemerintah daerah kesulitan membayar gaji pegawai tepat waktu, yang pada akhirnya menekan semangat kerja aparatur sipil negara di daerah.
“Kalau anggaran pemerintah daerah kurang, para pegawai terancam tidak mendapatkan gaji. Ini bukan masalah sepele. Pegawai yang tidak menerima haknya tentu akan terganggu semangat kerjanya, dan pada akhirnya pelayanan kepada masyarakat juga akan ikut terganggu,” katanya.
Ia meminta Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan segera duduk bersama mencari jalan keluar. Menurutnya, pemerintah pusat perlu cepat menyalurkan tambahan anggaran kepada daerah yang benar-benar membutuhkan agar roda pemerintahan tidak tersendat.
“Saya meminta Kemendagri dan Kemenkeu segera menyelesaikan persoalan kekurangan anggaran ini. Pemerintah pusat harus segera memberikan tambahan kepada 79 pemerintah daerah yang membutuhkan agar pembayaran gaji pegawai tetap aman dan pelayanan publik tidak terganggu,” ujarnya.
Lebih jauh, Edo menilai pemerintah pusat harus memastikan tidak ada daerah yang terjebak dalam kesulitan fiskal berkepanjangan. Selain tambahan anggaran, evaluasi tata kelola keuangan daerah juga perlu dilakukan agar persoalan yang sama tidak kembali muncul.
“Persoalan ini harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah. Pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih sehat, sehingga hak pegawai tetap terlindungi dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” pungkasnya.
