Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid mendesak pemerintah segera memutuskan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk sekitar 490 pemerintah daerah yang kini kesulitan membiayai belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN). Ia menilai keterlambatan keputusan hanya akan memperburuk kondisi daerah dan berimbas langsung pada layanan publik.
Kholid menekankan, kepastian anggaran itu penting agar hak para ASN tetap terjaga. Menurut dia, guru, tenaga kesehatan, hingga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menggantungkan penghidupan dari pembayaran rutin tersebut.
“Guru, tenaga kesehatan, PPPK, semuanya menggantungkan hidupnya dari situ. Jadi, jangan sampai ada yang gajinya tidak dibayar tepat waktu. Kalau ini sampai telat, yang rugi bukan cuma mereka, tapi juga pelayanan ke masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Ia menyebut, persoalan kekurangan anggaran belanja pegawai kini tidak lagi terbatas pada beberapa daerah, melainkan sudah meluas hingga sekitar 490 pemda. Kondisi itu, kata dia, berpotensi menimbulkan efek sistemik bila pemerintah tak segera turun tangan.
Karena itu, Kholid meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempercepat perhitungan sekaligus penetapan tambahan TKD. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi salah satu jalan agar daerah dengan kemampuan fiskal terbatas tetap bisa menutup kebutuhan belanja pegawai.
Di sisi lain, ia juga meminta pemerintah daerah berbenah dengan melakukan efisiensi anggaran secara hati-hati. Pos-pos belanja yang tidak mendesak, menurut dia, perlu dikurangi dan komposisi anggaran ditata ulang tanpa mengorbankan mutu pelayanan kepada warga.
“Ini bukan lagi persoalan satu-dua daerah. Karena skalanya sudah cukup luas dan bisa berdampak sistemik terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah,” tegasnya.
Kholid turut meminta kedua menteri itu segera menyampaikan hasil perhitungan kebutuhan tambahan TKD kepada Presiden, lalu mengumumkan kepastiannya kepada daerah. Ia mengingatkan, ASN di daerah tidak boleh menjadi pihak yang menanggung akibat dari proses administrasi yang berlarut-larut.
“Kami minta Pak Purbaya dan Pak Tito segera melaporkan hasil hitungannya kepada Presiden dan mengumumkan kepastiannya. Jangan sampai ASN di daerah menanggung akibat dari proses administrasi yang berlarut-larut,” ucapnya.
