JAKARTA, Gonesia.com – Presiden Prabowo Subianto menempatkan peningkatan kesejahteraan aparatur negara sebagai strategi utama dalam menekan angka korupsi dan praktik pungutan liar di berbagai sektor pelayanan publik.
Langkah ini ditempuh pemerintah guna memastikan setiap penyelenggara negara dapat bekerja secara profesional tanpa terbebani oleh kesulitan ekonomi.
Kebijakan tersebut secara spesifik menyasar anggota TNI, Polri, aparatur sipil negara (ASN), hingga tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di seluruh pelosok tanah air.
Ia menyampaikan visi tersebut saat memberikan sambutan dalam puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7).
Kepala Negara menilai bahwa pemenuhan standar hidup yang layak bagi abdi negara adalah fondasi bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Guru-guru butuh gaji yang baik, dokter-dokter, perawat-perawat butuh gaji yang baik, tentara dan polisi butuh gaji yang baik supaya mereka tidak memeras dari rakyat. Pegawai negeri butuh gaji yang baik supaya mereka tidak korupsi,” kata Prabowo.
Pemerintah saat ini tengah memetakan potensi fiskal untuk mendukung kebijakan penyesuaian pendapatan tersebut.
Presiden menyoroti bahwa Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan aset yang sangat besar untuk membiayai kebutuhan nasional.
Ia mengungkapkan bahwa total aset badan usaha milik negara (BUMN) yang telah dikonsolidasikan kini menyentuh angka sekitar 1 triliun dolar Amerika Serikat.
Namun, ia menyayangkan masih adanya praktik korupsi sistemik yang terus menggerogoti kekayaan negara tersebut.
Tindakan tersebut dinilai sangat merugikan kepentingan rakyat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari aset negara.
Ia memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang masih mencoba melakukan tindak pidana korupsi agar segera menghentikan aktivitas ilegal mereka.
Para pelaku korupsi didesak untuk segera mengembalikan aset negara yang telah dialihkan secara tidak sah.
“Hentikan, rakyat tidak bodoh. Hentikan, kembalikan kekayaan rakyat, kembalikan dengan baik. Kita bangsa pemaaf, tapi rakyat butuh keadilan, rakyat butuh kesejahteraan. Rakyat butuh sekolah yang baik,” tegasnya.
Pemerintah menekankan bahwa keadilan sosial hanya dapat tercapai jika kebocoran anggaran akibat korupsi dapat dihentikan sepenuhnya.
Selain aspek pemberantasan korupsi, Presiden juga menekankan pentingnya stabilitas nasional untuk mendukung agenda pembangunan ekonomi.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengesampingkan perbedaan politik dan bersatu demi kemajuan negara.
Menurut pandangannya, kemajuan Indonesia hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak bekerja sama dan tidak terjebak dalam konflik yang tidak produktif.
Ia mengingatkan bahwa energi bangsa tidak boleh habis hanya untuk pertikaian internal yang tidak memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas.
“Tidak ada keberhasilan dengan pertikaian. Tidak ada. Untuk apa kita bertikai? Kita ini satu keluarga. Apapun latar belakang kita, apapun suku kita, apapun latar belakang kita, apapun partai kita,” ujarnya.
Pesan persatuan ini menjadi penutup dalam arahannya guna memastikan seluruh pemangku kepentingan tetap fokus pada target kesejahteraan rakyat.
