Jakarta – Nurbani Yusuf menilai Orde Reformasi sebagai periode paling bermasalah dibanding Orde Lama dan Orde Baru, meski ia menegaskan penghormatan terhadap jasa besar Amien Rais bagi Indonesia tetap tidak berkurang. Dalam pandangannya, era pascareformasi justru membuka ruang bagi dominasi nafsu dalam politik dan melahirkan banyak persoalan baru.
Melalui tulisan reflektifnya, Nurbani mengatakan kritik tersebut tidak dimaksudkan untuk menyerang pendukung Amien Rais. Ia menyebut dirinya dan keluarga sebagai pendukung setia Amien, namun memilih bersikap kritis. Diskusi-di komunitas Padhang Makhsyar, kata dia, memang kerap menyentuh tema-tema yang jarang dibahas, termasuk perkara yang dianggap tabu, dengan tetap berusaha menjaga ketenangan, objektivitas, dan proporsionalitas.
Ia kemudian mengajukan pertanyaan pokok: apakah Amien Rais turut menjadi penyebab rusaknya perjalanan Reformasi?
Menurut Nurbani, titik awal yang disebutnya bermasalah terjadi ketika Amien menolak memimpin Komite Reformasi yang digagas Soeharto menjelang lengser. Penolakan itu, sebagaimana ia tulis, dilakukan karena alasan ketidakcocokan dengan konstitusi. Setelah itu, Wakil Presiden B.J. Habibie naik menggantikan Soeharto. Namun, dalam Sidang Umum MPR yang dipimpin Amien, laporan pertanggungjawaban Habibie ditolak dan ia disebut dipermalukan dalam forum tersebut.
Ia juga menyoroti keputusan Amien yang menolak dicalonkan sebagai presiden karena telah terlanjur mendukung Abdurrahman Wahid. Nurbani menulis, manuver Poros Tengah kala itu membuat peta politik berubah drastis. Megawati Soekarnoputri, yang memenangkan Pemilu, dibuat tersingkir, sementara Gus Dur melaju ke kursi presiden sebelum akhirnya dilengserkan melalui tuduhan kasus Bruneigate yang menurutnya tak pernah terbukti.
Setelah Gus Dur turun, Megawati kemudian naik memimpin negara di tengah jalan. Bagi Nurbani, rangkaian manuver itu memang menunjukkan kecakapan politik, tetapi meninggalkan luka dan mempertebal dendam politik, bukan menyelesaikan persoalan.
Penyebab lain yang ia anggap merusak adalah amandemen UUD 1945. Bagi Nurbani, perubahan konstitusi itu telah membuka pintu bagi berbagai petaka: negara tanpa arah, presiden tanpa pertanggungjawaban, dan rakyat tanpa harapan. Ia menilai praktik demokrasi liberal-sekuler kemudian mengambil alih, sementara musyawarah mufakat yang menjadi amanat sila keempat Pancasila justru tersisih.
Dalam pandangannya, kewenangan MPR ikut dilucuti, mekanisme one man one vote menguat, dan kelompok-kelompok yang dulu dibatasi pada masa Orde Baru mulai kembali tampil. Ia bahkan menulis bahwa unsur-unsur yang dulu dilarang berpolitik praktis kini justru menguat di ruang publik.
Nurbani juga mengkritik Amien sebagai sosok yang terus bereksperimen dalam politik tanpa menawarkan solusi konkret. Ia menyebut Amien lebih mirip ilmuwan politik ketimbang politisi, karena menjadikan sistem politik Indonesia sebagai objek percobaan.
Di bagian akhir tulisannya, Nurbani menyimpulkan bahwa Orde Reformasi menjadi orde terburuk dari dua era sebelumnya. Ia menggambarkan situasi politik diisi oleh figur-figur yang ia sebut “lucu”, mulai dari presiden, menteri, kepala daerah, hingga lembaga legislatif. Rakyat, tulisnya, akhirnya tertawa sambil menangis.
Ia menutup dengan refleksi bahwa perebutan kekuasaan hampir selalu punya pola yang sama dalam sejarah: penuh pengorbanan, intrik, dan pertarungan keras. Namun begitu, ia mempertanyakan apakah semua itu sekadar bagian dari kehendak sejarah, sambil menyinggung peristiwa baiat di Tsaqifah Bani Sa’idah dan posisi Sayyidina Ali yang tidak hadir karena masih mengurus pemakaman Nabi Muhammad SAW.
