[Jakarta] – Said menyebut pemerintah hendaknya segera mengubah kebijakan subsidi energi. Subsidi LPG sebaiknya diarahkan kepada 40 persen penduduk yang berpendapatan rendah atau desil 6 ke bawah yang umumnya berprofesi sebagai pelaku usaha mikro, nelayan kecil, dan buruh tani atau petani kecil.
"Program untuk meng-cover 40% rumah tangga yang berpendapatan rendah ini teknisnya ada beberapa opsi. Pertama, data harus akurat. Kedua, penerima manfaat dapat menggunakan biometrik," kata dia.
Pemerintah India, lanjut Said, telah menjalankan Sistem Asdhaar yang berisi nomor identitas biometrik yang langsung terhubung dengan rekening perbankan penerima subsidi.
"Keunggulan sistem ini sulit dimanipulasi, sebab subsidi tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi penyaluran bantuan subsidi LPG yang dilewatkan rekening penerima, tetapi hanya di bisa digunakan untuk transaksi membeli LPG melalui biometrik," papar dia.
"Di awal program tentu butuh effort, tetapi keberhasilan pendataan ini akan memudahkan pemerintah dikemudian hari, lebih jauh, pemerintah akan mendapatkan bank data tentang traffic subsidi LPG yang terdigitalisasi. Di India dengan penduduk lebih banyak dari Indonesia program ini bisa berjalan, harusnya di Indonesia juga bisa dijalankan," sambung Said.
Menurut dia, konsekuensi dari kebijakan subsidi LPG yang tertutup (targeted), maka penjualan LPG 3 Kg di pasaran dapat disesuaikan dengan harga keekonomian atau harga pasar, bukan lagi harga subsidi, sehingga beban subsidi akan berkurang.
"Untuk subsidi solar dan pertalite, pendataan barcode melalui aplikasi mypertamina harus di validasi ulang. Pertamina harus melakukan cross data antara penikmat subsidi solar dan pertalite dengan data kepemilikan kendaraan bermotor (STNK) di kepolisian," beber Said.
"Fokus subsidi BBM di prioritaskan untuk kapal nelayan kecil, alat alat pertanian dari petani kecil, sepeda motor pelaku UMKM. Kendaraan roda empat harus dilarang menggunakan solar subsidi dan pertalite. Selama ini mereka masuk golongan penikmat yang paling banyak, namun bisa dikecualikan untuk kendaraan niaga, berplat kuning milik perorangan yang muatannya untuk kegiatan niaga, khususnya mengangkut pangan rakyat. Hal ini untuk menghindari kenaikan inflasi pangan akibat transportasi," sambung dia.
Said mengatakan para penikmat subsidi listrik juga perlu divalidasi ulang oleh PLN. PLN dapat melakukan integrasi data dari survei susenas sehingga mereka yang lebih sejahtera dan desilnya naik diminta untuk keluar dari penggunaan daya 900 VA ke bawah.
Sebaliknya, kata dia, mereka yang desilnya turun atau masuk rumah tangga miskin dapat menikmati daya 900 VA ke bawah. Sejalan dengan langkah ini, PLN dapat mengembangkan program kompor listrik untuk rumah tangga miskin secara bertahap sehingga rumah tangga miskin memiliki dua opsi, menggunakan LPG subsidi atau kompor listrik. Mereka yang berada di desil 7-10, PLN dapat mengurangi biaya kompensasi listriknya.
"Reformasi kebijakan subsidi energi harus segera dimulai. Sebab kita tidak mengetahui persis perang di teluk ini kapan akan berakhir. Bila kita bisa melakukan langkah reformasi lebih awal, dikemudian hari pemerintah akan lebih memiliki ruang fiskal menghadapi oil shock," jelas Said.
