Jakarta – Pemerintah menilai pembangunan tanggul laut raksasa di Pantai Utara Jawa sudah tak bisa ditunda lagi karena ancaman penurunan muka tanah dan banjir rob kian serius di wilayah tersebut. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut proyek ini sebagai jawaban atas krisis pesisir yang terus memburuk.
AHY menjelaskan, proyek itu bukan pekerjaan singkat. Menurut dia, pengerjaannya diproyeksikan berlangsung 15 hingga 20 tahun dengan skema pembiayaan yang tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah juga akan mengandalkan investasi serta kerja sama antara pemerintah dan swasta atau public private partnership.
Pernyataan itu disampaikan AHY di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin, 4 Mei 2026. Ia menegaskan, kawasan Pantura memiliki posisi sangat penting karena menjadi koridor ekonomi strategis yang menyumbang sekitar 23 persen terhadap produk domestik bruto nasional.
Di sisi lain, wilayah itu juga menjadi ruang hidup bagi puluhan juta penduduk. Kondisi tersebut membuat ancaman pesisir bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi nasional.
Untuk memastikan proyek berjalan, pemerintah telah membentuk Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa. Dalam pelaksanaannya, sekitar 23 kementerian dan lembaga dilibatkan agar koordinasi lintas sektor bisa lebih efektif.
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPJ), Didit Herdiawan, mengatakan proyek sepanjang 575 kilometer itu akan dipecah menjadi 15 segmen. Dengan pembagian tersebut, pembangunan dapat dikerjakan secara paralel.
“Dari perpres yang keluar sekitar ada 23 kementerian lembaga itu kita libatkan,” ujar Didit.
