Sumatera -, Ratusan jiwa melayang dan infrastruktur strategis lumpuh akibat banjir serta tanah longsor yang menerjang tiga provinsi di Pulau Sumatera sejak 25 November 2025. Kendati demikian, pemerintah pusat hingga kini belum menetapkan peristiwa ini sebagai bencana nasional, memicu desakan dari koalisi masyarakat sipil dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Koalisi masyarakat sipil Aceh menjadi salah satu pihak yang mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengumumkan status darurat bencana nasional. Tiga provinsi yang terdampak parah adalah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Desakan serupa juga datang dari anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania. Legislator Fraksi Partai NasDem itu menekankan pentingnya status ini mengingat jumlah korban jiwa yang masif dan kelumpuhan infrastruktur strategis di tiga provinsi tersebut.
“Empati saja tidak cukup. Pemerintah harus segera bertindak dengan kewenangan tertinggi untuk menetapkan status darurat bencana nasional,” ujar Dini dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 29 November 2025.
Penetapan status darurat bencana nasional diyakini akan memberikan legitimasi politik bagi presiden untuk melakukan audit lingkungan, moratorium izin, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang ditengarai merusak kawasan. Kerusakan lingkungan disebut menjadi pemicu bencana hidrometeorologi ini.
Dini menambahkan, karakter bencana yang dipicu Siklon Tropis Senyar bersifat lintas wilayah. Kondisi ini menuntut komando tunggal dari pemerintah pusat. Kerusakan infrastruktur strategis, seperti jalur lintas Sumatera yang vital bagi mobilitas logistik dan pemulihan ekonomi nasional, juga membutuhkan intervensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan sejumlah alasan mengapa pemerintah pusat belum menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional.
Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, menjelaskan bahwa bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih dikategorikan sebagai bencana daerah tingkat provinsi. Ia membandingkannya dengan dua peristiwa sebelumnya yang ditetapkan sebagai bencana nasional: pandemi Covid-19 dan tsunami Aceh 2024.
“Cuma dua itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak terjadi bencana gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur [tidak ditetapkan sebagai bencana nasional],” tutur Suharyanto dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube resmi BNPB, Jumat, 28 November 2025.
Selain itu, Suharyanto menyebut penetapan status bencana nasional juga mempertimbangkan skala korban. Menurutnya, situasi bencana di Sumatera saat ini belum mencapai ambang batas penetapan status nasional.
Per 30 November, data BNPB mencatat 442 orang tewas dan 402 jiwa hilang di ketiga provinsi tersebut. Sumatera Utara menjadi wilayah dengan korban terbanyak, yakni 217 tewas dan 209 hilang. Di Sumatera Barat, 129 orang tewas dan 118 lainnya masih dalam pencarian. Sementara di Aceh, 96 orang tewas dan 75 lainnya dinyatakan hilang.
Suharyanto juga mengklaim kondisi di lapangan tidak semencekam yang tersebar di media sosial. Ia menyatakan bahwa situasi sebetulnya sudah mulai pulih dan kondusif. Informasi di media sosial, menurutnya, menimbulkan kesan krisis dan bencana yang menegangkan akibat warga terisolasi dari jaringan komunikasi.
“Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial,” ucap Suharyanto. Ia memastikan bahwa banyak wilayah sudah lebih terkendali setelah hujan berhenti, dengan hanya Tapanuli Tengah yang masih menjadi fokus serius. Wilayah lain diklaim berangsur membaik.
