Ngada – Insiden tragis seorang siswa SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang diduga melakukan bunuh diri karena masalah ekonomi, memicu perhatian publik. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati, menyampaikan duka cita mendalam atas kejadian tersebut.
Esti Wijayati menekankan bahwa peristiwa ini harus menjadi peringatan serius bagi negara dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. "Ini adalah tamparan keras bagi kita semua. Seorang anak SD kehilangan nyawanya bukan karena perang atau bencana alam, melainkan karena ketidakmampuan membeli alat tulis. Ini sungguh tidak dapat diterima," ujarnya.
Politisi PDIP tersebut menegaskan bahwa pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dijamin sepenuhnya oleh negara tanpa terkecuali. "Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa tanggung jawab pembiayaan pendidikan dasar berada di pundak negara, bukan pada anak atau keluarganya," katanya.
Esti Wijayati menambahkan bahwa konstitusi telah mengatur komitmen anggaran pendidikan. Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional," ungkapnya.
Oleh karena itu, menurutnya, tidak seharusnya ada anak-anak Indonesia yang terhambat sekolah hanya karena tidak mampu membeli buku, pena, atau perlengkapan belajar dasar lainnya.
"Tragedi di Ngada ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan pendidikan di daerah, khususnya terkait akses, pemerataan, dan keberpihakan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu. Pendidikan bukan hanya soal gedung sekolah dan kurikulum, tetapi juga menyangkut jaminan negara atas kebutuhan dasar peserta didik," pungkas Esti Wijayati.
