Jakarta – PDI Perjuangan menegaskan dukungan terhadap sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung oleh rakyat. Sikap ini merupakan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I partai.
Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham, saat membacakan hasil rakernas I di Jakarta, Senin (12/1/2026), menyatakan, "Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun."
Jamaluddin menegaskan, hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan. Sebagai solusi atas tingginya biaya politik, PDI Perjuangan merekomendasikan transformasi sistem pemungutan suara dan penguatan integritas penyelenggara.
Sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Jamaluddin melanjutkan, sikap partai adalah mendorong penerapan teknologi untuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas demokrasi.
"Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic, serta mencegah pembiayaan rekomendasi calon atau mahar politik," lanjut Jamaluddin membacakan naskah hasil rakernas I.
