Jakarta – PDI Perjuangan secara tegas mendesak transformasi dan reformasi institusi Polri dan TNI. Penegasan ini menjadi poin rekomendasi eksternal yang dibacakan saat penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026 di Jakarta.
Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham, menyatakan pentingnya memastikan kedua lembaga tetap profesional dan tidak terseret politik praktis saat membacakan poin Rakernas I di Jakarta, Senin (12/1/2026).
Jamaluddin menyatakan, PDIP melihat Polri harus tegak lurus sebagai alat negara penjaga ketertiban, bukan terlibat instrumen kekuasaan. "Rakernas I Partai mendesak pemerintah untuk segera menjalankan transformasi Polri melalui penguatan akuntabilitas politik yang subtantif, guna memastikan kepolisian tegak lurus sebagai alat negara yang setia pada konstitusi, bukan pada kekuasaan jangka pendek," tegas Jamaluddin.
PDIP mengusulkan penguatan mekanisme check and balances melalui pengawasan parlemen yang lebih tajam serta pemberian wewenang eksekutorial bagi Kompolnas agar tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan transparan kepada publik.
"Bagi PDIP, pembersihan institusi dari kepentingan politik adalah harga mati. Transformasi ini harus difokuskan pada pembersihan institusi dari anasir politik praktis, penghapusan ‘dwifungsi’ jabatan sipil serta realokasi anggaran demi kesejahteraan personil Polri yang bertugas di akar rumput untuk menjamin Polri yang profesional, humanis dan terpercaya," lanjut Jamaluddin.
