Jakarta – PDI Perjuangan belum menentukan sikap resmi terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Pernyataan resmi partai akan disampaikan pada penutupan Rakernas, Senin, 12 Januari 2026.
"Dalam pidato kemarin, sikap partai secara resmi akan disampaikan dalam penutupan Rakernas besok," kata kader muda PDI Perjuangan, Syaeful Mujab, saat jumpa pers di Ancol, Jakarta, Minggu (11/1/2026).
Syaeful membocorkan pandangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengenai wacana tersebut. Menurutnya, Megawati bingung mengapa demokrasi seperti senam poco-poco.
"’Kok demokrasi kita tuh kayak Senam Poco-Poco?’ Saya sebagai generasi muda yang agak lupa tuh Senam Poco-Poco kayak gimana, semalam saya cek di YouTube gitu ya, Senam Poco-Poco tuh kayak gimana: maju, mundur, kanan, kiri," jelasnya.
Syaeful menegaskan, bagi Megawati dan PDI Perjuangan, demokrasi harus maju ke depan. Menurutnya, wacana Pilkada lewat DPRD menjadi momentum evaluasi arah demokrasi, langsung atau tidak langsung.
"Itu adalah momentum ini demokrasi mau dibuat kayak Senam Poco-Poco? Maju mundur maju mundur? Kita penginnya demokrasinya itu maju mengedepankan kedaulatan rakyat dan mengedepankan aspirasi masyarakat," tandasnya.
Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, mengatakan, wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD dibahas dalam Rakernas.
"Tentu saja isu yang menarik di kawan-kawan media kemarin soal apakah pilkada dipilih di daerah, di DPRD maksud saya, atau kemudian dipilih langsung oleh masyarakat. Dan ini nanti akan ada pembicaraan," kata Ganjar kepada wartawan di BCIS Jakarta, Sabtu (10/1/2026).
Ia menegaskan bahwa sikap PDIP jelas, mendukung Pilkada langsung. Ganjar menuturkan bahwa Pilkada langsung merupakan kehendak masyarakat.
Ia menyampaikan Pilkada melalui DPRD pernah terjadi di zaman Orde Baru. Saat itu, Ganjar menyebut masyarakat sudah menginginkan Pilkada langsung.
"Kemudian dibuatlah undang-undang. Pada saat undang-undang dibuat, saat itu dipilih DPRD. Era SBY kemudian membuat Perpu. Dan kemudian diberlakukan undang-undang, langsung. Nah pada saat itu ujian-ujian, judicial review ke Mahkamah Konstitusi juga sudah mengatur bahwa ini rezim pemilu, maka langsung," jelasnya.
Setelah perdebatan panjang, kata dia, Pilkada akhirnya digelar secara langsung, dimulai pada tahun 2005.
"Kalau kita mau reduksi lagi, rasanya kita akan mengalami kemudian pada soal itu. Jadi sikap PDI perjuangan sangat jelas. Kita dukung pemilihan kepala daerah secara langsung," ujar Ganjar.
Peneliti Perludem, Kahfi Adlan Hafiz, menilai usulan Pilkada lewat DPRD tidak menguntungkan rakyat. Menurutnya, pemilihan lewat DPRD mengabaikan hak warga untuk menentukan pemimpin secara langsung.
"Saya kira kalau untungnya buat masyarakat ya itu enggak ada sama sekali ya. Untungnya ketika Pilkada itu diselenggarakan tidak langsung gitu ya. Dan ruginya tentu banyak sekali," kata Kahfi saat dihubungi, Selasa (7/1/2025).
Kerugian pertama adalah runtuhnya demokrasi lokal. Ia menegaskan, pemilihan langsung kepala daerah merupakan hasil perjuangan panjang sejak Pilkada langsung pertama kali digelar pada 2005.
“Demokrasi lokal kita bisa hancur. Padahal itu bagian dari konsolidasi demokrasi yang diperjuangkan bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di daerah,” ujarnya.
Kerugian kedua, suara rakyat berisiko terpinggirkan jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Kahfi menegaskan, meskipun DPRD dipilih oleh masyarakat, belum tentu wakil-wakilnya mewakili kepentingan publik.
“Banyak kebijakan daerah yang tak berpihak pada rakyat. Kalau kepala daerah ditentukan DPRD, suara masyarakat makin jauh dari proses pengambilan keputusan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa masalah dalam Pilkada, seperti populisme dan politik dinasti, tidak serta-merta hilang jika pemilihan langsung dihapus.
Menurut Kahfi, menghapus Pilkada langsung tidak menyelesaikan masalah mahalnya biaya politik. Sebaliknya, praktik politik uang berpotensi berpindah ke anggota DPRD.
“Kalau dalam Pilkada langsung saja muncul banyak kandidasi bayangan, apalagi kalau kepala daerah dipilih DPRD. Money politic bisa bergeser, bukan hilang,” ujarnya.
Ia menilai wacana penghapusan Pilkada langsung menghindari inti persoalan. Yang dibutuhkan adalah perbaikan sistem, bukan penghilangan hak pilih rakyat.
Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Ahmad Doli Kurnia, membuka wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD.
"Sedang kaji ya. Apakah kalau kemudian nanti ada alternatif kembali ke DPRD itu akan membuat biaya (politik) lebih murah atau tidak. Itu yang sekarang kita sedang kaji sangat mendalam," kata dia di Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Meski demikian, pria yang duduk sebagai Anggota Komisi II DPR ini berharap adanya kepala daerah yang tersandung korupsi sebagai momentum mengevaluasi total dalam menyeleksi pemimpin ke depan.
"Bagaimana faktor integritas, kemudian faktor bagaimana bisa menjalankan semua kebijakan sesuai dengan peraturan perundangan, tidak melanggar hukum. Itu yang menjadi penting," ungkap Doli.
Menurut dia, sudah sewajarnya jika kepala daerah untuk tidak menabrak aturan yang sudah ada.
"Ini kan harusnya membuat kita semakin hati-hati, semakin suka-suka, bukan semakin bebas-bebas saja. Jadi harus betul-betul alert, harus betul-betul mawas diri," kata Doli.
