Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga aliran dana suap terkait pemeriksaan pajak mengalir ke pihak-pihak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kasus ini terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Ditjen Pajak Kemenkeu periode 2021-2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, "Diduga ada aliran uang dari pihak tersangka kepada pihak-pihak di Ditjen Pajak," di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/1). KPK akan terus menelusuri aliran dana tersebut dan mendalami pihak-pihak lain yang diduga terlibat. "Nanti peran-peran dari masing-masing, baik dari sisi PT WP (Wanatiara Persada) maupun dari sisi Ditjen Pajak, semuanya akan didalami tentunya dalam pengembangan penyidikan perkara ini," tegasnya.
KPK juga mengungkapkan penggeledahan Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dilakukan untuk menelusuri mekanisme penilaian dan pemeriksaan pajak bumi dan bangunan (PBB). "Penilaian dan pemeriksaan PBB dalam mekanismenya juga melibatkan Kantor Pusat Ditjen Pajak untuk menentukan sebuah tarif sehingga penyidik ingin mendalami tahapan-tahapan dan mekanismenya seperti apa," jelas Budi Prasetyo. Penggeledahan ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara periode 2021-2026.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 9-10 Januari 2026 dan menangkap delapan orang terkait dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan. Pada 11 Januari 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dari OTT tersebut, yaitu Kepala KPP Madya Jakut Dwi Budi, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut Agus Syaifudin, Tim Penilai di KPP Madya Jakut Askob Bahtiar, konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin, serta Staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto. Edy Yulianto diduga memberikan suap sebesar Rp4 miliar untuk menurunkan biaya pembayaran kekurangan PBB periode pajak tahun 2023, dari sekitar Rp75 miliar menjadi Rp 15,7 miliar.
