Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meningkatkan komitmen dalam pemberantasan gratifikasi dan korupsi. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan hal tersebut dalam kegiatan Penguatan Integritas dan Komitmen Pencegahan Gratifikasi dan Korupsi di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Langkah ini merupakan upaya serius mewujudkan layanan ketenagakerjaan yang bersih, adil, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kemnaker. Yassierli menekankan integritas sebagai fondasi utama dalam setiap pekerjaan. "Integritas harus menjadi ‘cara kerja’ kita sehari-hari. Ini menuntut kejujuran, kepatuhan terhadap aturan, dan pemahaman mendalam tentang potensi risiko gratifikasi dan korupsi di semua lini," tegasnya.
Yassierli mengapresiasi pembenahan yang telah dilakukan di masing-masing unit kerja, termasuk digitalisasi, perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan penyempurnaan regulasi. Menurutnya, pencegahan korupsi harus dibangun melalui sistem terstruktur, bukan hanya imbauan.
Integritas yang kuat akan berdampak positif bagi publik, menciptakan layanan yang lebih terprediksi, menghilangkan prosedur berbelit, serta meningkatkan akuntabilitas dalam setiap keputusan. "Bagi pekerja dan pengusaha, tata kelola yang bersih memastikan hak dan kewajiban dijalankan sesuai aturan, tanpa praktik yang melanggar keadilan," imbuhnya.
Menteri juga membuka pintu lebar bagi informasi terkait potensi gratifikasi dan korupsi yang perlu ditindaklanjuti. Keberanian melaporkan indikasi tersebut merupakan kunci penting dalam menjaga martabat institusi dan mencegah masalah yang lebih besar.
"Saya berharap kita terus berbenah dan memperkuat setiap pilar Kementerian Ketenagakerjaan. Saya mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan budaya integritas sebagai bagian tak terpisahkan dari cara kerja kita, bukan sekadar agenda seremonial," kata Yassierli.
Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Arif Waluyo Widiarto, turut hadir memberikan pemahaman mendalam tentang gratifikasi dan potensi pelanggaran hukum korupsi. Ia mengingatkan bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan sarana mencari keuntungan pribadi. Menjaga kepercayaan publik dan kehormatan institusi adalah kewajiban yang tak bisa ditawar.
Kegiatan ini dihadiri pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, seluruh pegawai, dan anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemnaker. Melalui penguatan komitmen bersama ini, Kemnaker menegaskan arah pembenahan yang konsisten, dengan fokus pada penguatan integritas agar layanan semakin dipercaya, keputusan semakin akuntabel, dan upaya pencegahan berjalan efektif.
