Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Zigo Rolanda, menaruh perhatian pada pembahasan arah kebijakan fiskal dan pembangunan nasional untuk 2027 dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia, Selasa (9/6/2026).
Pertemuan itu membahas penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk RAPBN 2027 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Bagi Zigo, agenda tersebut menjadi tahap penting sebelum pemerintah dan DPR merumuskan kebijakan anggaran tahun depan.
Ia menilai, pembahasan KEM-PPKF dan RKP tidak bisa dipandang sekadar formalitas. Menurut dia, forum itu menjadi landasan untuk memastikan kebijakan fiskal, moneter, dan perencanaan pembangunan berjalan searah di tengah situasi global yang masih bergejolak.
“Pembahasan ini menjadi fondasi penting dalam penyusunan RAPBN 2027. DPR bersama pemerintah memastikan kebijakan yang disusun mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menjaga pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat daya saing nasional,” kata Zigo usai rapat.
Politisi asal Sumatera Barat itu juga menekankan bahwa RAPBN dan RKP 2027 harus disusun dengan pendekatan inklusif dan berkelanjutan. Ia mengingatkan, arah kebijakan negara semestinya tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan warga di seluruh daerah.
Di sisi lain, Zigo menyoroti sektor infrastruktur sebagai salah satu penggerak utama ekonomi. Menurutnya, pembangunan infrastruktur berperan membuka akses masyarakat terhadap layanan dasar, memperbaiki konektivitas, dan memperluas kesempatan berusaha.
“Pembangunan infrastruktur harus tetap menjadi perhatian karena memiliki dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, program-program pemerintah juga harus semakin responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat di daerah,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah memaparkan asumsi dasar ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal yang akan menjadi dasar penyusunan RAPBN 2027. Pembahasan juga mengulas prioritas pembangunan nasional yang nantinya dituangkan dalam RKP 2027.
Zigo berharap seluruh proses penyusunan dapat melahirkan kebijakan yang kuat dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Ia juga menargetkan RAPBN dan RKP 2027 mampu meningkatkan kualitas pembangunan sekaligus mempercepat pencapaian sasaran pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
“Melalui pembahasan yang komprehensif antara DPR dan pemerintah, kita berharap RAPBN dan RKP 2027 dapat benar-benar menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat pembangunan nasional secara merata,” tutupnya.
